KASUS IJAZAH JOKOWI - Membedah Batasan Hukum: Kapan "Meneliti" Berubah Menjadi "Menuduh"?

 

1. Pendahuluan: Sebuah Dilema tentang Dokumen Publik

Sebuah ijazah menjadi polemik yang terus-menerus di ruang publik, sebuah kontroversi yang menurut para peneliti telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2016. Di satu sisi, ada pihak yang mengklaim hanya melakukan penelitian untuk menegakkan kebenaran atas dokumen tersebut. Di sisi lain, tindakan mereka—yang melibatkan tiga orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa—berujung pada status tersangka dengan tuduhan pidana. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan sentral: di manakah garis batas antara melakukan penelitian yang sah terhadap sebuah dokumen dengan melontarkan tuduhan pemalsuan yang dapat berakibat hukum? Dokumen ini akan menjelaskan perbedaan krusial antara "meneliti" dan "menuduh" berdasarkan argumen yang muncul dalam kasus tersebut, memberikan Anda pemahaman yang lebih jernih tentang bagaimana niat dan dampak bisa ditafsirkan secara berbeda di mata hukum.

2. Perspektif Peneliti: Menegakkan Kebenaran vs Melontarkan Tuduhan

Dari sudut pandang pihak yang diperkarakan, tindakan mereka murni merupakan aktivitas penelitian yang bertujuan untuk mencari fakta, bukan untuk menyerang individu secara personal. Argumen mereka tidak hanya berhenti pada pembelaan, tetapi juga meluas menjadi sebuah tuduhan balik terhadap proses hukum yang mereka hadapi.

2.1. Mendefinisikan Misi Seorang Peneliti

Menurut Dr. Tifa, tujuan utama seorang peneliti adalah untuk memverifikasi kebenaran sebuah informasi secara objektif. Tugas mereka adalah menyajikan fakta apa adanya berdasarkan temuan, baik itu mengonfirmasi keaslian maupun membuktikan kepalsuan.

Peneliti itu tugasnya Mas Ad itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu kami bilang palsu.

2.2. Membedakan Aksi: "Meneliti" vs "Menuduh"

Untuk memperjelas posisi mereka, ditarik sebuah garis pemisah yang tegas antara aktivitas penelitian dokumen dengan tindakan menuduh seseorang melakukan kejahatan.

Meneliti Dokumen	Menuduh Pemalsuan
Fokus pada Objek: Aktivitas ini berpusat pada analisis dokumen yang beredar di ranah digital dan menjadi polemik publik.	Menargetkan Subjek: Tindakan ini secara spesifik menunjuk individu (dalam hal ini, Pak Jokowi) sebagai pelaku pemalsuan.
Tujuan Verifikasi: Tujuannya adalah untuk menguji keaslian atau kepalsuan dokumen itu sendiri.	Tujuan Pidana: Tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pemalsuan.
Klaim: Pihak peneliti menyatakan bahwa inilah yang mereka lakukan: "Poinnya adalah kita itu meneliti ijazah."	Bantahan: Pihak peneliti secara tegas membantah telah melakukan hal ini: "Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah sama sekali."

2.3. Identifikasi Pelaku Sebenarnya dan Tuduhan Balik

Dalam argumennya, Dr. Tifa menyatakan bahwa ada pihak lain yang tidak dikenal—disebut sebagai "pihak X"—yang sebenarnya melakukan pemalsuan ijazah. Dari perspektif ini, tindakan mereka sebagai peneliti justru merupakan upaya untuk mengurai masalah yang diciptakan oleh "pihak X" tersebut.

Lebih jauh lagi, Dr. Tifa melontarkan tuduhan balik yang serius. Ia mengklaim bahwa Presiden Jokowi telah melakukan "pembohongan publik". Menurutnya, Presiden menyatakan kepada publik bahwa ia melaporkan sebuah "peristiwa", namun dokumen laporan hukum yang ia lihat dalam gelar perkara justru secara spesifik melaporkan nama-nama mereka sebagai individu. Bagi Dr. Tifa, perbedaan antara melaporkan peristiwa umum dengan melaporkan orang secara langsung ini adalah sebuah kebohongan yang memiliki konsekuensi pidana dan menjadi dasar fundamental mengapa proses hukum terhadapnya keliru sejak awal.

Namun, bagaimana tindakan yang didefinisikan sebagai "penelitian" ini dapat dilihat secara berbeda dari kacamata hukum, terutama ketika hasilnya tersebar luas di ranah publik?

3. Perspektif Hukum: Dampak Publik dan Konsekuensi Pidana

Dari sudut pandang hukum dan pelapor, niat di balik sebuah tindakan tidak sepenting dampak yang ditimbulkannya di masyarakat. Ketika sebuah "penelitian" menciptakan narasi publik yang merugikan, maka konsekuensi hukum dapat berlaku.

3.1. "Framing" dan Narasi Publik

Konsep "framing" atau pembingkaian menjadi kunci dalam perspektif ini. Dari sudut pandang hukum, tindakan mempertanyakan keaslian sebuah dokumen secara terus-menerus di ruang publik oleh figur yang memiliki platform merupakan aksi yang dengan sendirinya menciptakan bingkai narasi. Meskipun para peneliti mengklaim tidak menuduh secara langsung, efek performatif dari pertanyaan mereka dianggap telah membentuk persepsi di masyarakat bahwa seolah-olah ijazah yang bersangkutan adalah palsu. Laporan hukum pun dibuat karena narasi inilah yang beredar luas di publik dan dianggap merusak reputasi.

3.2. Konsekuensi Hukum: Dari Penelitian ke "Manipulasi Data"

Secara hukum, tindakan yang disebut "penelitian" ini pada akhirnya tidak dilihat sebagai aktivitas akademis semata. Sebaliknya, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai dugaan tindak pidana "manipulasi data" di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

• Fokus pada Dampak dan Pelaku yang Dapat Diidentifikasi: Sistem hukum menargetkan aktor yang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menciptakan dan menyebarkan narasi publik yang dianggap merugikan. Laporan hukum ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi wajah dari narasi tersebut, karena tindakan dan penyebaran informasi oleh merekalah yang dapat dibuktikan dan diproses secara hukum, bukan terhadap "pihak X" yang anonim dan tidak diketahui.
• Instrumen Hukum: Penggunaan Pasal 32 dan 35 UU ITE menunjukkan bahwa aparat penegak hukum melihat adanya unsur pelanggaran pidana. Namun, dari perspektif Dr. Tifa, penerapan pasal-pasal ini adalah sebuah misaplikasi hukum yang fatal. Ia berargumen bahwa pasal-pasal tersebut dirancang untuk kejahatan siber tingkat tinggi seperti meretas sistem perbankan atau badan intelijen, bukan untuk menganalisis dokumen publik.
• Substansi Laporan: Laporan hukum dibuat karena adanya dampak nyata dari narasi yang beredar. Pihak berwenang memproses laporan berdasarkan bukti-bukti narasi yang disebarkan melalui berbagai platform digital oleh para terlapor, yang kemudian dianggap memenuhi unsur pidana sesuai pasal yang dikenakan.

Perbedaan cara pandang ini menyoroti sebuah area krusial yang pada akhirnya ditentukan oleh dampak di ruang publik, bukan semata-mata niat di balik sebuah tindakan.

4. Kesimpulan: Perbedaan Kunci Ada pada Dampak dan Ruang Publik

Berdasarkan perbandingan dua perspektif di atas, perbedaan mendasar antara "meneliti" dan "menuduh" dalam konteks hukum ini tidak terletak pada niat, melainkan pada bagaimana tindakan tersebut diterima dan berdampak di ruang publik.

1. Niat vs. Dampak: Meskipun niat awalnya adalah meneliti, ketika hasilnya disebarkan secara luas dan menciptakan narasi publik yang negatif terhadap seseorang, hukum dapat menafsirkannya sebagai tindakan menuduh atau pencemaran nama baik/manipulasi data. Ruang publik menjadi arena di mana dampak sebuah pernyataan lebih diutamakan daripada niat di baliknya.
2. Objek vs. Subjek: Batasan antara keduanya menjadi kabur ketika penelitian terhadap sebuah objek (dokumen) secara tak terhindarkan menciptakan narasi publik yang merugikan individu yang namanya tertera pada dokumen tersebut. Hukum akan melindungi individu dari narasi merugikan yang tersebar, sekalipun narasi itu dibungkus sebagai hasil penelitian terhadap sebuah objek.